Komitmen Jokowi Benahi 100 RW Kumuh di DKI

Kereta api melintas diatas hunian kumuh di bantaran kali Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2012). Minimnya penataan kawasan permukiman kumuh dan ketidakmampuan daya beli menyebabkan kebutuhan rumah untuk kelompok masyarakat miskin makin tak terpenuhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Walaupun jumlah rukun warga (RW) yang dinyatakan kumuh di Jakarta telah berkurang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan terus berupaya menangani pemukiman kumuh. Hal itu ditunjukkan melalui komitmen Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membenahi seratus wilayah RW kumuh.
Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2008, tercatat ada 416 RW kumuh di Ibu Kota. Tiga tahun kemudian atau pada 2011, angka tersebut merosot menjadu 392 RW. Staf Dinas Kantor Perumahan DKI Jakarta, Dian, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menargetkan seratus RW kumuh untuk ditangani segera dalam jangka waktu satu tahun. Studi kasus memperkirakan bahwa setiap RW membutuhkan Rp 40 miliar sehingga secara total diperlukan dana sekitar Rp 4 triliun untuk mencapai target tersebut.
"Ini arahan Pak Jokowi untuk menangani seratus RW kumuh," ujar Dian pada diskusi "Mencari Solusi Mengatasi Kawasan Kumuh" yang digelar oleh Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Selasa (30/10/2012).
Dian mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat menyediakan memiliki anggaran sebanyak itu dalam waktu dekat. Untuk itu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berusaha menggandeng perusahaan swasta lewat program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan tersebut.
Lokasi penataan RW kumuh itu tersebar di setiap wilayah kota administratif Ibu Kota. Di Jakarta Pusat, penataan dilakukan di 15 RW, sementara Jakarta Utara sebanyak 31 RW. Di Jakarta Timur, wilayah penataan difokuskan pada 16 RW dan 5 RW di Jakarta Selatan, serta 28 RW di Jakarta Barat dan 6 RW di Kepulauan Seribu.